16 hours ago
3
Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat, Lamek Dowansiba, kembali mengingatkan beberapa Balai di Provinsi Papua Barat tentang peruntukan proyek bernilai Rp 1 miliar ke bawah.
Balai dimaksud adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP3KP) Papua II, dan Satker Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat.
“Jadi untuk Satker di Papua Barat, mancakup instansi vertikal dan KPPN, Dinas Provinsi dan Kabupaten hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan berbagai PPK,” kata Lamek Dowansiba pada papuakini via seluler, Selasa 03 Maret 2026.
Lamek Dowansiba menegaskan paket dengan nilai Rp 1 Miliar kebawah harus benar-benar dikhususkan bagi kontraktor asli Papua sesuai Perpres Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pria berdarah suku Arfak ini lalu menyoroti praktik penggunaan nama Orang Asli Papua untuk meloloskan kontraktor non OAP pada pekerjaan dengan nilai proyek tersebut.
“Fakta ada beberapa oknum tertentu yang bukan orang asli Papua tapi menggunakan perusahaan atas nama orang asli Papua demi mendapatkan proyek.” tutur Lamek Dowansiba.
Kontraktor non OAP ini menggunakan nama dari orang-orang asli Papua yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menandatangani surat dan lain-lain, tapi uang tidak pernah dikelola oleh orang asli Papua itu sendiri.
“Ada beberapa kasus terjadi tahun lalu dan saya sendiri datang ke Balai untuk selesaikan itu. Jadi saya berharap kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tegas Lamek Dowansiba.
Ketua HIPMI Papua Barat lalu mengimbau OAP jangan hanya jadi sub kontraktor, tapi harus kontraktor utama untuk kemudian mengerjakan proyek dengan nilai Rp 1 Miliar ke bawah yang merupakan penunjukan langsung.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Saya berharap orang Papua harus jadi tuan di negerinya sendiri dan jangan kemudian orang Papua dijadikan objek untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan orang asli Papua,” pesan pria yang juga senator DPD RI dapil Papua Barat ini. (yos)
